Desa Antikorupsi Desa Batuan

Komitmen Desa Batuan dalam Pemberantasan Korupsi

Desa Batuan berkomitmen penuh untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang adil, transparan, dan akuntabel. Melalui 5 komponen indikator KPK RI, Pemerintah Desa Batuan bersama seluruh elemen masyarakat berusaha menanamkan nilai-nilai integritas serta keterbukaan dalam setiap aspek pembangunan dan pelayanan desa.

9 Nilai Integritas Antikorupsi

Jujur
Peduli
Mandiri
Disiplin
Tanggung Jawab
Kerja Keras
Sederhana
Berani
Adil

5 KOMPONEN DESA ANTIKORUPSI

Klik pada komponen di bawah ini untuk melihat indikator penilaian resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

1.1

Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDES

1.1.1 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Lihat File
1.1.2 Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Lihat File
1.2

Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

1.2.1 Peraturan Perbekel Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa
Lihat File
1.2.2 Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lihat File
1.3

Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.

1.3.1 Peraturan Perbekel Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Batuan
Lihat File
1.4

Perhitungan Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

1.5

Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.

1.5.1 Peraturan Perbekel Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan
Lihat File
1.5.2 Pakta Integritas
Lihat File
2.1

Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

2.1.1 Peraturan Perbekel Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desaa
Lihat File
2.2

Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah.

2.3

Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi.

2.3.1 Surat Keterangan Polres Gianyar
Lihat File
2.3.2 Surat Pernyataan oleh Kepala Desa
Lihat File
2.3.3 Surat Pernyataan Tidak Terlibat Tipikor
Lihat File
3.1

Layanan Pengaduan bagi Masyarakat.

3.1.1 Peraturan Perbekel nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelayanan, Penanganan, Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Desa Batuan
Lihat File
3.2

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa.

3.2.1 Hasil survei kepuasan masyarakat
Lihat File
3.3

Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.

3.3.1 keterbukaan & akses informasi layanan di media sosial
Lihat File
3.4

Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat.

3.4.1 Media informasi tentang APBDes di tempat umum
Lihat File
3.5

Maklumat Pelayanan.

4.1

Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa.

4.2

Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.

4.2.1 Zona Integritas dan kesadaran masyarakat dalam mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
Lihat File
4.3

Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

5.1

Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

5.1.1 awig awig dan kearifan lokal
Lihat File
5.2

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

5.2.1 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Lihat File

Transparansi Anggaran Desa

Informasi anggaran desa ditampilkan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami.

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.363.619.546 Rp 4.988.269.763
87.48%
Belanja
Rp 3.985.989.864 Rp 5.489.368.392
72.61%
Pembiayaan
Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
100%

APBDes 2026 Pendapatan

PAD (Pendapatan Asli Desa)
Rp 37.039.063 Rp 37.039.063
100%
ADD (Alokasi Dana Desa)
Rp 992.486.400 Rp 1.225.129.000
81.01%
Dana Desa
Rp 373.456.000 Rp 373.456.000
100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 2.715.003.701 Rp 2.880.543.000
94.25%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0 Rp 200.000.000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 215.100.000 Rp 241.800.000
88.96%
PLL Pendapatan Lain - lain
Rp 30.534.382 Rp 30.302.700
100.76%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 1.738.283.130 Rp 2.194.201.083
79.22%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.135.030.187 Rp 1.787.738.436
63.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.060.150.876 Rp 1.386.918.873
76.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 40.525.671 Rp 100.510.000
40.32%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
Rp 12.000.000 Rp 20.000.000
60%

Situs Terkait

Layanan dan informasi instansi pemerintah lainnya.

Hotline Desa